nusakini.com - Jakarta, 30 Maret 2024 - Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan nasib petani dengan menandatangani alokasi penambahan pupuk bersubsidi sebesar 28 triliun rupiah mendapat pujian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dengan tambahan ini, total anggaran pupuk subsidi mencapai 54 triliun rupiah, sebuah langkah yang dianggap signifikan dalam mendukung sektor pertanian Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Khilmi, menyatakan bahwa keputusan Mentan dalam meningkatkan alokasi pupuk subsidi merupakan kabar baik bagi petani. "Sekarang petani bisa tersenyum lega karena pupuk sudah tersedia dimana-mana. Saya kira Pak Menteri adalah pejuang petani. Karena itu perjuangan beliau perlu mendapat apresiasi atas perhatian yang sangat besar terhadap para petani," ujar Khilmi.

Menurut Khilmi, peningkatan anggaran pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, mendukung swasembada pangan, serta mengurangi ketergantungan pada impor. "Yang paling penting adalah kita tidak bergantung pada kebijakan impor. Jadi sekali lagi DPR mendukung sekaligus mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam menambah pupuk subsidi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara simbolik menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi sebesar Rp 28 triliun untuk petani seluruh Indonesia. Menurut Mentan, penambahan ini merupakan hasil dari pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo serta para menteri terkait. Alokasi pupuk ini mencakup pupuk kimia dan organik untuk 9 jenis komoditas pertanian yang penting.

Mentan juga mengimbau para pemimpin daerah untuk segera menyiapkan rancangan alokasi per kabupaten dan kecamatan sesuai dengan data e-RDKK tahun 2024. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran dan efisien.

Keputusan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menambah alokasi pupuk subsidi mendapat dukungan kuat dari DPR RI sebagai upaya konkret dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.